Berpredikat Hotel Bintang Tiga , Grand Tamaro Beri Upah Karyawan Dibawah UMR dan Belum Masuk BPJS

 

SIMALUNGUN, Reportase INC – Puluhan karyawan PT Grand Tamaro Hotel di Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, mengeluh akibat pihak manajement memberi upah (gaji) mereka dibawah standart Upah Minimum Regional (UMR), sementara hotel dimana tempat mereka cari nafkah sudah berpredikat Hotel Bintang Tiga.

Dari informasi yang didapat, bahw para karyawan itu menerima gaji antara Rp 1,200.000 ribu hinga Rp 1,800.000 ribu per bulan.

Sementara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/597IKPTS/2020 , pertanggal 30 November 2020, Upah Minimum
Kabupaten Simalungun tahun 2021 adalah sebesar Rp 2.607.089,49 ribu.

Selain itu, para karyawan juga belum mendapatkan hak Normatif selaku Pekerja/buruh dari pihak perusahan, yaitu peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Salah seorang karyawan bernisial MTS, Rabu (22/9/2021) menjelaskan, gaji yang mereka terima dibawah UMR dan belum masuk peserta BPJS kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja.

” Gaji terendah karyawan disini sebesar Rp 1.200.000 ribu, dan gaji tertinggi hanya Rp. 1.800.000 ribu, padahal hotel Grand Tamaro ini sudah bintang 3-4 Star”, Katanya.

Saat hal ini dikonfirmasi, Manager operasional hotel Grand Tamaro Ridolly Butarbutar menjelaskan, bahwa gaji karyawan dihotel Grand Tamaro memang masih dibawah UMR, dengan alibi masih musim pendemi.

” Kita akui, gaji karyawan masih di bawah UMR dan belum ikut peserta BPJS, itu terjadi dikarenakan musim pendemi, jumlah karyawan kita ada 37 orang, dan jumlah kamar 78 unit,” Ujar Butar butar.

Untuk itu diharapkan agar pengusaha Hotel ini diwajibkan mengikutsertakan seluruh pekerja buruh kedalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Hal it sesuai dengan ketentuan UU pasal 15 Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dan apabila ketentuan tersebut diabaikan maka perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha operasional sebagaimana diatur
dalam pasal 17 Undang-Undang.

Baca :  Gubernur Jatim Khofifah Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Jadi bilamana perusahaan membayar upah/gaji karyawan dibawah UMR minimal sebesar ketentuan Upah Minimum yang berlaku yang sesuai dengan ketentuan pasal 88 E ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja maka Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang dimaksud.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
Sumatera Utara Norria 188.44/597IKPTS/2020 tanggal 30 November 2020 Upah Minimum Kabupaten Simalungun tahun 2021 adalah sebesar Rp 2.607.089,49,

Lalu dengan alasan krusial pada masa pendemi ini, paling tidak harga jual kamar dan jam kerja harusnya disesuaikan kepada pengupahan, harap mereka.

(Evaman Tel)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *