Akhirnya Warga Pardomuan Bandar melaporkan Pangulu ke Kejari Simalungun

 

 

SIMALUNGUN, Reportase INC – Kisruh penyaluran BLT DD penanganan covid 19 dan pembangunan dana desa tahun anggaran 2020 bergulir ke ranah hukum. Kamis 25/3 2020 perwakilan warga nagori Pardomuan Bandar kecamatan Silou Kahean kabupaten Simalungun melaporkan Pangulu Nagori Jullfikar Purba ke kejaksaan negri Simalungun.

Sekitar sepuluhan warga mengantarkan surat pengaduan masyarakat dan diterima langsung oleh Rahman staf Kejaksaan negri Simalungun yang bertugas di bagian piket.

Dalam surat pengaduannya ada 5 point yang dilaporkan warga, yaitu

1.Penyaluran BLT DD tahun 2020 hingga saat ini warga hanya menerima 4 Kali penyaluran yaitu, bulan April, Mei, Juni 2020 masing masing sebesar Rp. 600.000 dan terakhir pada bulan Desember 2020 sebesar Rp 900.000′,-.

2. Pangulu mereka (Julfikar Purba) menyebutkan bahwa di tahun 2020 ada pembangunan fisik pembukaan jalan di dusun Bandar Silou. Tetapi menurut warga tidak ada pembangunan fisik, sebab pembukaan jalan di dusun Bandar Silou tersebut di kerjakan pada tahun 2018 yang lalu. Mirisnya lagi jalan tersebut belum bisa dipergunakan untuk pengangkutan hasil pertanian warga.

3. Pangulu nagori Pardomuan Bandar dinilai kurang transfaran dalam pengelolaan pemerintahan khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa setiap tahunnya. Ini dapat dilihat dari tidak adanya papan transparansi di kantor pangulu bahkan musrembang di nagori pun tidak pernah diketahui, jikalau pun ada musrembang yang diundang adalah orang²nya saja yang di duga tidak mau protes terhadap segala kebijakan pangulu.

4. Warga menilai perangkat desa pun kurang optimal dalam melaksanakan tupoksinya sehingga pangulu kami duga melakukan kebijakan tunggal. Maujana Nagoripun yang sebenarnya memiliki tugas ikut mengawasi kinerja pangulu tidak terlaksana dengan baik.

Baca :  KPK Tahan Menpora Imam Nahrawi

5. Kualitas pembangunan di nagori Pardomuan Bandar sangatlah rendah. Boleh dikatakan bangunan bangunan tersebut sudah banyak yang rusak karena kualitasnya sangat rendah.

Kekisruhan penyaluran BLT ini terbongkar ketika adanya pengakuan pangulu nagori Julfikar Purba di media online. Dimedia tersebut pangulu menyebutkan bahwa BLT DD tahun 2020 sudah disalurkan sebanyak sembilan kali, dalam media itu juga pangulu menyebutkan bahwa pembangunan fisik berupa pembukaan jalan sudah dilakukan.

Sementara itu warga menyebutkan bahwa mereka baru menerima BLT DD hanya sebayak 4 kali. Bulan April Mei Juni masing masing Rp. 600.000 dan terakhir di bulan Desember sebesar Rp. 900.000,- warga juga menyebutkan bahwa pembangunan fisik selama tahun 2020 tidak ada di Pardomuan Bandar.

Akibat perbedaan jawaban pangulu dengan kenyataan yang dirasakan oleh warga, sebelumnya warga telah melakukan protes ke kantor camat Silou Kahean. Namun jawaban pangulu dan camat Silou Kahean menurut warga belum memuaskan sehingga warga memutuskan untuk membawanya ke jalur hukum.

Dilansir dari situs SID-KEMENDESA pagu dana untuk nagori Pardomuan Bandar tahun 2020 memang cukup besar dan paling besar dari 16 nagori yang ada di kevamatan Silou Kahean, yaitu sebesar Rp. 911.031.000,- dengan perincian penggunaannya sebagai berikut. Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kls bumil, lansia, insentif) Rp. 75.380.000,-. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (unuk masy, tenaga dan kader kesehatan dll sebesar Rp. 9.300.000,- Pembangunan/rehabilitasi peningkatan/pengerasan jalan usaha tani (dipilih) sebesar Rp. 94.365.000. Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi lokal nagori sebesar Rp. 37.197.956. Pembentukan BUMNAG (persiapan dan pembentukan awal) sebesar Rp. 9.000.000,- . Pelatihan pengelolaan BUMNAG (pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah nagori) sebesar Rp. 16.500.000,- Pembangunan Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani (dipilih) sebesar Rp. 78.510.000,- . Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani (dipilih) sebesar Rp. 112.178.044,- kegiatan penanggulangan bencana Rp. 100.000.000,- penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat Rp. 24.000.000,- . Penanganan keadaan mendesak Rp. 354.000.000,-.

Baca :  Menjelang Berakhir Jabatan Bupati JR Saragih, GPS. Bangkar Kebobrokan Pemkab Simalungun

Hal ini dikatakan RosmanPurba Tambak kepada awak media ini menjelaskan ketika selesai memberikan pengaduan nya ke Kejari SIMALUNGUN di Jln Asahan Kec Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. (Tim SHP)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *