Pekan Depan Kasus Mafia Anggaran Bupati Labuhanbatu Haji Buyung Diadili di PN Medan

MEDAN, Reportase inc – Sidang perkara suap yang menjerat Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) nonaktif, Kharuddin Syah Sitorus alias Haji Buyung segera disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Humas PN Medan Immanuel Tarigan mengatakan, Ketua PN Kelas IA Khusus Medan Sutio Jumagi diinformasikan telah menunjuk Mian Munthe sebagai ketua majelis hakim, yang nantinya menyidangkan perkara suap tersebut.

“Iya, pimpinan sudah membentuk formasi majelis hakimnya. Pak Mian Munthe sebagai ketua didampingi 2 anggota lainnya Pak Sulhanudin dan Pak Husni Thamrin,” kata Imanuel, Selasa (26/1/2021).

Selain itu katanya, Majelis hakim juga telah menjadwalkan sidang perdana pembacaan dakwaan, oleh tim Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK), pada Senin pekan depan (1/2/2021).

Terpisah, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan bahwa perkara korupsi beraroma suap yamg menjerat Haji Buyung, dipastikan akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Medan.

Sebelumnya, kata Ali pada Selasa (19/1/21) lalu, tim JPU KPK telah melimpahkan berkas perkara terdakwa ke PN Tipikor Medan.

Terdakwa dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a UU U Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat ( 1 ) KUHP. Atau kedua, pidana Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Tim jaksa katanya telah menitipkan H Buyung Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polres Jakarta Pusat. Sedangkan tersangka lainnya Agusman Sinaga, juga Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Kaban PPD) Pemkab Labura ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih.

“Selama proses penyidikan, tim KPK telah memeriksa 77 saksi yang di antaranya dari pihak aparatur sipil di Pemkab Labura,” katanya.

Baca :  Lamongan Miliki Wisata Petik Jeruk Tiket Rp 10 Ribu Makan Sepuasnya

Diketahui, terseretnya Haji Buyung merupakan hasil pengembangan pada persidangan perkara suap -terkena OTT- anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono  (telah divonis 8 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta) untuk memuluskan pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh sejumlah kabupaten/kota

Tersangka Khairuddin diduga kuat ikut dalam pusaran suap melibatkan salah seorang staf di Kemenkeu, Yaya Purnomo (telah divonis pidana 6,5 tahun penjara)

Pada 10 April 2017, Pemkab Labura mengajukan DAK TA 2018 melalui Program e-Planning sebesar Rp 504.734.540.000.

Khairuddin Syah Sitorus kemudian menugaskan Agusman Sinaga selaku Kaban PPD Kabupaten Labuhanbatu untuk menemui Yaya Purnomo dan Rifa Surya di Jakarta guna membahas potensi bisa dimasukkan ke Kementerian Keuangan.

Sumber : tribun-medan
(Redaksi)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *