Ketua FPPR John Dalton Saragih Minta : “BAWASLU Simalungun Tindak Paslon Bupati Anton Rospita Sitorus No:4 “

 

 

 

Simalungun, Reportase inc –
Hasil penelusuran FPPR (Forum Pemuda Peduli Raya) Kab Simalungun Sumatera Utara dilapangan bahwa pasangan PASLON Bupati Simalungun Nomor 4 Anton Saragih dan WakIL Bupati Rospita Sitorus kerap melakukan sejumlah selama tahapan kempanye Calon Bupati dan Wakilbupati Simalungun.

Dalam kesempatan kampanye tatap muka sering melanggar peraturan seperti yang membatasi jumlah yang ditentukan hanyalah 50 orang dan tidak mentaati Peraruran Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 13 Tahun 2020.

Hal itu dikatakan Ketua FPPR, John Dalton Saragih 30/10 di Pematang Raya Kab. Simalungun Sumatera Utara kepada awak media ini menjelaskan tentang pelanggaran yang dilakukan Anton Saragih dan Rospita Sitorus Paslon Bupati Simalungun Nomor Urut 4 yaitu Abang JR Saragih Bupati Simalungun Provinsi Sumatera Utara setiap tatap muka diseluruh Nagori dan Kec diwilayah Simalungun.
FPPR juga menduga, jika Pasangan Anton Rospita Sitorus sering melakukan money Politik lewat pembagian Sembako diberbagai tempat ketika kampanye tetap muka ujarnya.

Setelah ditelusuri, sembako yang dibagikan ternyata dananya dari APBD Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, sembari memperlihatkan buktinya yang sering diberikan kepada masyarakat.
Selanjutnya dikatakan nya, akses tersebut diperoleh lantaran Anton Saragih Abang dari JR Saragih Bupati Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan memanfaatkan fasalitas Pemkab Simalungun untuk kepentingan Paslon Bupati Simalungun H.Ahmad Anton Saragih dan WakIL Bupati Rospita Sitorus Nomor Urut 4.

Menurut Jhon, dalam UU No7 Tahun 2017 tentang Pemilihahan Umum yang dimaksud dengan politik uang adalah sesuatu bentuk pemberian agar orang tersebut memilih pasangan tertentu ,karenanya Jhon menilai kegiatan bagi bagi sembako dengan dana anggaran APBD dilakukan Anton Saragih dan Rospita Sitorus Paslon Bupati Nomor 4 masuk dalam praktik politik uang.
Pasal 187 A UUPemilu Sanksi dari praktek Politik Uang bisa menjerat pemberi dan penerima Ujar nya lagi.

Baca :  GEMAPSI Laporkan Sekda, Kadis, Camat, Simalungun ke Mendagri

John melanjutkannya, Pasal 523 UU Pemilu juga disebutkan jika Kandidat Pilkada yang melakukan politik uang bisa dikenakan maksimal 4 Tahun penjara denda rp 48 juta.
Selain itu, Kandidat Bupati yang melakukan politik uang selama pemilihan bisa dibatalkan.
Ketua FPPR meminta BAWASLU SIMALUNGUN segera memerintahkan Kecamatan sebagai Panwas melihatnya dugaan praktik politik uang dan pemberian sembako dilapangan dilakukan TS dan Kandidat Bupati Anton Saragih dan Rospita Sitorus
Apakah lantaran Anton Saragih abang dari JR Saragih Bupati Simalungun Provinsi Sumatera Utara, BAWASLU Simalungun takut tidak menindak nya? Ujar Jhon.

Ketika dihubungi Sekertaris BAWASLU Simalungun M Adil Saragih Devisi Pengawasan Pilkada Simalungun oleh awak media ini via HPnya tidak berhasil, untuk perimbangan berita dugaan money politik yang dilakukan Anton Saragih Abang JR Saragih Bupati Simalungun. (Syam Hadi Purba Tambak, SH)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *