160 Perkara dalam 6 Bulan, Ketua KPK: Tetapkan 85 Tersangka dan Lakukan 201 Penyitaan

 –

Jakarta, RIN – Dalam kurun waktu 6 bulan, Januari 2020 hingga Juli 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyidikan terhadap 160 perkara tindak pidana korupsi dan menetapkan 85 orang sebagai tersangka.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri dalam seminar daring “Criminal Law & Criminology #4 Korupsi Bantuan Sosial’ yang diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI). “Dari 160 penyidikan perkara yang dilakukan, sampai hari ini KPK telah menetapkan 85 tersangka,” ungkapnya, Senin (27/7).

Firli menambahkan, dari 85 tersangka tersebut, penyidik telah menahan 61 orang. Selain itu, sepanjang proses penyidikan selama enam bulan kinerjanya, penyidik KPK telah memeriksa 3.512 orang saksi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK segala tindakan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan harus seizin Dewas KPK.

Terkait kemitraan dengan Dewan Pengawas (Dewas KPK ) tersebut, Firli menegaskan bahwa tidak ada hambatan sama sekali, bahkan lembaga anti rasuah berhasil melakukan 201 penyitaan.

“Kami sudah melakukan 25 kali penggeledahan dengan 201 kali penyitaan,” tandasnya.

Untuk diketahui, selama di bawah komando Komjen Pol Firli Bahuri, KPK baru empat kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menetapkan 17 orang tersangka. Ke-17 tersangka tersebut berasal dari unsur bupati, kader partai politik, penyelenggara pemilu dan pengusaha.

OTT pertama di era Firli Bahuri dilakukan kepada Bupati Sidoarjo Saiful Ilah pada Januari 2020. Dalam OTT tersebut KPK menyita sejumlah uang dengan total Rp Rp 1.813.300.000.

Selang sehari, KPK melakukan OTT kedua terkait kasus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku yang saat ini masih buron.

Baca :  Dua Pengedar Sabu di Lamongan Dibekuk saat Hitung Hasil Penjualan

Dalam kasus PAW pada Januari lalu tersebut, KPK juga menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun, OTT tersebut menjadi polemik karena salah satu tersangka, Harun Masiku berhasil melarikan diri dan menjadi buron hingga saat ini.

Selanjutnya OTT ketiga dilakukan KPK terhadap Kabag Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta, Dwi Achmad Noor di lingkungan Kemendikbud. Penangkapan tersebut bermula dari informasi pihak Inspektorat Jenderal Kemendikbud terkait penyerahan sejumlah uang yang diduga dari Rektor UNJ, Komaruddin. Namun, seiring berjalannya waktu, kasus tersebut dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Kemudian OTT terakhir (keempat), dilakukan KPK pada awal Juli lalu dan menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar bersama istrinya, Encek Unguria R Firgasih yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kutim terkait suap dugaan proyek infrastruktur. (IT/Red)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *