PC PMII Lamongan Geruduk Gedung DPRD, Tuntut Penghentian Pembahasan Raperda RTRW

 

Lamongan, RIN – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa lslam lndonesia (PMll) Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menggelar aksi di Gedung DPRD Lamongan untuk menuntut agar pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dihentikan.

Mahasiswa menilai penyusunan RTRW harus diperhatikan secara detail dan benar-benar matang, karena pembangunan wilayah Lamongan selama 20 tahun ke depan akan mengacu pada arah kebijakan dalam Raperda RTRW.

Mereka menilai apabila kebijakan yang dibahas tidak sesuai kondisi kultur wilayah, maka akan menjadi bencana besar pembangunan Lamongan selama 20 tahun ke depan.

” oleh karena itu kami menggelar aksi turun jalan untuk memastikan Raperda ini untuk tidak dibahas terlebih dulu di tahun 2020,” kata Ketua PMll Lamongan, Muhammad Syamsudin Abdillah, saat menggelar aksi di Gedung DPRD Lamongan, Jumat (17/7/2020).

Syamsudin menyebutkan, PMII menemukan sejumlah kejanggalan dalam naskah Raperda RTRW tersebut, salah satunya adalah terkait penetapan wilayah rawan banjir.

“Salah satunya adalah Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Sambeng sebagai wilayah rawan banjir. Lha berkaca dari sini saja, naskah yang diberikan ke DPRD ini sudah salah kaprah,” tuturnya.

Dengan temuan tersebut, PMII kenilai pemerintah gagal mengidentifikasi dan menentukan wilayah rawan bencana banjir dan kekeringan di Lamongan, sehingga rencana tata ruang dalam Raperda dianggap tidak menyelesaikan persoalan bencana banjir dan kekeringan di Lamongan.

“Lalu seperti pembuatan pelabuhan, kemudian pelebaran jalan di sektor Pantura, ini kan yang dirugikan jelas masyarakat. Lha kita tidak mau hal ini dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Ia menegaskan, mahasiswa dalam hal ini tidak dalam kondisi menolak, namun hanya ingin Raperda ini dibahas sematang-matangnya dengan melibatkan banyak masyarakat di lingkungan wilayah-wilayah yang terdampak.

Baca :  Polri Tetapkan 4 Tersangka Terkait Viral Grup Whatsapp STM Diduga Buatan Polisi

“Misalnya Kecamatan Paciran, Brondong, Lamongan, Sambeng dan Babat, ini kan kecamatan yang prioritas di Raperda ini,” kata Syamsudin menambahkan jika aspirasi PMII tersebut diterima oleh Pansus Raperda DPRD Lamongan.

Mahasiswa mengaku sudah menyusun pakta integritas, di mana DPRD Lamongan akan mempelajari. “Dan hari Senin kita tunggu jawaban dari dewan. Ketika nanti hari Senin kita tidak mendapatkan jawaban yang jelas, kita akan ajak massa yang lebih banyak,” tandas Ketua PMII Lamongan Syamsudin. (Rid)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *