Jelang Pilkada, Lamongan, Tuban, Jurnalis Senior Angkat Bicara

Jatim – RIN – Bagi warga Kabupaten Lamongan Tuban dan Bojonegoro, Jawa Timur,  Masyhadi, bukanlah nama yang asing. Jurnalis senior ini ternyata menyimpan harapan yang tinggi juga terhadap Lamongan dan Tuban.

Selain berkecimpung di dunia jurnalistik dan Pendidikan, Masyhadi pun sangat concern terhadap masalah-masalah sosial dan politik. Apalagi saat ini, di tengah keriuhan dengan kian dekatnya ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lamongan dan Tuban 2020.

Pria yang akrab disapa Pak Hadi ini mengungkapkan harapannya terhadap para Calon Bupati (Cabup)  Lamongan dan Tuban untuk berani menyusun visi dan misi yang relevan dan komprehensif dalam menggalang suara masyarakat.

“Sebagai seorang yang lahir di Lamongan domisili di Tuban, tentunya saya juga punya harapan besar agar daerah saya lebih maju lagi,” kata Masyhadi kepada awak media, Jumat (21/2/2020).

Dalam pandangannya, ada tiga poin penting yang selama ini masih menjadi momok di Lamongan dan Tuban juga daerah daerah lainnya.

“Ada tiga poin penting yang masih menjadi momok di Lamongan dan Tuban, yakni pendidikan, akses masyarakat, dan kemiskinan. Saya berharap, para Cabup Lamongan dan Tuban dalam Pilkada 2020 nanti ada yang memiliki gagasan serupa,” katanya.

Menurutnya, dalam mengatasi problema pendidikan, slogan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Rakyat” itu harus betul-betul menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Artinya, semua kebutuhan dalam konteks pendidikan, seperti seragam siswa SD dan SMP, seharusnya bisa terbiayai oleh APBD. Kalau dilihat dari regulasinya, hal itu sebenanya sangat memungkinkan,” katanya.

Kemudian, lanjut Masyhadi yang juga merupakan pensiunan guru, para orangtua siswa pun harus terbebas dari berbagai biaya atau sumbangan insidental yang memberatkan. Apalagi sekarang ini tengah gencar digalakkan program pendidikan biaya murah, agar setiap anak bisa selamat mengarungi masa “wajib belajar 12 tahun”-nya.

Baca :  Diusir dari Ruang Sidang Umum PBB, Benny Wenda Gagal Angkat Kasus Papua

Selanjutnya, soal akses jalan bagi masyarakat, yang sangat menentukan pergerakan ekonomi rakyat. Menurut Masyhadi, pemeliharaan dan pengawasan jalan-jalan milik daerah harus berbasis masyarakat. Artinya, semua masyarakat yang dilalui oleh jalan-jalan milik daerah tersebut harus ikut berperan dalam pengawasan dan pemeliharaan rutin.

“Soal biaya pemeliharaan jalan itu, nanti bisa dikoordinasikan dengan dinas terkait, melalui mekanisme dana maintenance rutin. Karena, yang paling tahu soal kondisi jalan itu setiap saat, ya masyarakat setempat,” katanya.

Terakhir, soal kemiskinan, Masyhadi mengingatkan untuk melakukan upaya penopangan masyarakat kurang mampu dengan dana APBD berdasarkan standar kemiskinan daerah.

“Karena, saat ini, masih banyak warga masyarakat Lamongan dan Tuban yang penghasilannya di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK),” katanya.

Di mata Masyhadi,  bila para Cabup bisa mewujudkan tiga visi misi ini maka Lamongan dan Tuban sebagai daerah yang bermartabat akan terwujud, semoga.(Fatt)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *